IPNews. Jakarta. Jaksa Agung Burhanuddin dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali lakukan pertemuan membahas penegakan hukum di wilayah laut.
Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, Selasa (17/10/2023), Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asri Agung Putra dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana.
Sedangkan jajaran dari TNI AL dihadiri oleh Asisten Personel KSAL Laksda TNI P. Rahmad Wahyudi, Asisten Operasi Laksda TNI Denih Hendrata dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Leonard Marpaung.
Dalam pertemuan tersebut, KSAL Muhammad Ali menyampaikan bahwa luas wilayah teritorial laut Indonesia adalah 2/3 dari luas daratan Indonesia. Oleh karenanya, kejahatan di laut dengan berbagai modus operandinya jauh lebih banyak dibandingkan di darat.
Terkait hal tersebut, KSAL menginisiasi agar perlu dilakukan koordinasi antar penegak hukum.
“Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial, sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain.
Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing, illegal mining, trafficking, penyelundupan narkotika hingga terorisme. Mengingat ada 12 instansi penyidik yang berkepentingan di wilayah laut, semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar pihak dengan baik,” ujar KKSAL
Jaksa Agung Burhanuddin menyambut baik kedatangan KSAL beserta jajaran TNI AL karena kunjungan tersebut tidak saja bermakna silaturahmi, tetapi juga mempererat kolaborasi penegakan hukum di wilayah laut.
Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) berperan dalam koordinasi perkara-perkara koneksitas.
Untuk itu, JAM PIDMIL dapat membantu penyidik TNI AL dalam rangka koordinasi dan sinergi penegakan hukum secara komprehensif.
Dengan perkembangan teknologi informasi dalam kejahatan lintas negara di wilayah laut, Jaksa Agung menyampaikan bahwa diperlukan adanya penguatan sarana/ prasarana, koordinasi integral antar penyidik secara intensif dan efektif sehingga penegakan hukumnya tidak tumpang tindih.
“Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/presepsi yang sama antar penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge,” tutur Jaksa Agung Burhanuddin. (Wan)
