IPNews. Jakarta. Wakil Jaksa Agung, Dr Sunarta SH MH, yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI melakukan kunjungan kerja selama 2 hari, 22-23 di Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT),

“Selain Kejati dua kantor kejaksaan lainnya di lingkungan Kejati NTT, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang dan Kejari Flores Timur digadang-gadang akan mampu meraih predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang rencananya akan digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Oktober 2023 mendatang.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Wakil Jaksa Agung Sunarta selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan RI, memberikan asistensi terkait Reformasi Birokrasi Tematik kepada para jaksa di lingkungan Kejati NTT.

Reformasi Birokrasi Tematik sebagai salah satu upaya pemerintah mencapai pemerintahan yang bersih (good governance) dan melakukan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Dr. Sunarta, 3 aspek penting menghadapi perubahan yang wajib ditanamkan dan dilaksanakan Insan Adhyaksa.

Terkait hal itu, Korps Adhyaksa di wilayah hukum Kejati NTT seyogyanya;

Pertama. memahami, menghayati dan melaksanakan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kedua. Ciptakan dan tingkatkan etos kerja sebagai wujud insan Adhyaksa panutan dan contoh penyelenggaraan birokrasi dan Pemerintahan.

Ketiga. Jaga nama baik pribadi, profesi dan institusi dengan menghindari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

Pada kesempatan itu, Sunarta juga mengungkapkan tentang fokus Reformasi Birokrasi Tematik yang diterjemahkan dari arahan Presiden Jokowi, meliputi :
– Penanggulangan Kemiskinan.
– Peningkatan investasi
– Percepatan prioritas
aktual Presiden.
– Digitalisasi administrasi pemerintahan.

Dr. Sunarta menjelaskan, “Perubahan pada birokrasi menjadi lebih baik dan berdampak positif pada masyarakat pengguna layanan kejaksaan bukan hanya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang terkesan seperti kontestasi.

Dia juga mengungkapkan permasalahan yang kerap dihadapi saat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI.

Menurutnya, ada 4 permasalahan yaitu :

  1. RB masih dianggap formalitas dan pemenuhan administrasi belaka.

  2. Fokus RB masih belum menyentuh pada akar masalah.

  3. Belum terintegrasinya strategi RB.

  4. Komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan RB belum optimal.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Sunarta mendorong 3 langkah, yakni ;

  1. Lakukan kerja sama dalam melaksanakan dan mengawal RB.

  2. Penguatan kapasitas tim RB termasuk perlu untuk bekerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi.

  3. Bangun best practise di setiap satuan kerja serta perencanaan penguatan RB yang memadai.

Di hadapan para jaksa di lingkungan Kejati NTT, Wakil Jaksa Agung Sunarta juga menjelaskan tentang core value BerAKHLAK yang kerap didengung-dengungkan Jaksa Agung Burhanuddin, yaitu :

– Berorientasi Pelayanan.
– Akuntabel.
– Kompeten.
– Harmonis
– Loyal.
– Adaptif.
– Kolaboratif.

Sebelum mengakhiri paparannya, Sunarta meminta seluruh jajaran Korps Adhyaksa di lingkungan Kejati NTT untuk segera menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 tahun 2023 tentang kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan RI ;

• mengenai ;

– pelaksanaan dan/atau pemenuhan indeksasi dan rekomendasi kelembagaan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.
– pelaksanaan perintah Presiden dan/Jaksa Agung.
– Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional yang ditugaskan kepada Kejaksaan RI.

“Segera tindak lanjuti! Hadapi tantangan dan permasalahan dengan kongkret melalui kesamaan pola gerak dan langkah,”tukasnya. (Wan)

Bagikan :