IPNews. Jakarta. Mengenai adanya proses pelelangan terkait aset PT GBU setelah ada putusan pengadilan MA di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan ke PPA, jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jampidsus, jadi kalau ada pelaporan ini keliru.

Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024), menjawab adanya laporan ke KPK yang dilakukan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) yang melaporkan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Febrie Ardiansyah ke KPK atas dugaan kejanggalan pada pelelangan saham PT Gunung Bara Utama (GBU). Kejagung menilai laporan itu keliru.

“Seluruhnya diserahkan kepada PPA dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan,” ujar Ketut Sumedana.

Dia menjelaskan kronologi pelelangan saham itu. Menurutnya, awalnya PT GBU itu diserahkan ke Bukit Asam yang merupakan BUMN, namun Bukit Asam tidak bisa menerima PT GBU karena perusahaan itu memiliki banyak masalah seperti utang dan juga banyaknya gugatan.

Setelah itu, Kejagung pun melakukan proses penyidikan. Kemudian saat kasus sudah disidik, tiba-tiba ada gugatan keperdataan PT Sendawar Jaya, Kejagung kalah dalam gugatan itu. Pada tingkat banding Kejagung memenangkan gugatan itu.

“Setelah dilakukan satu proses penyidikan tiba-tiba ada gugatan keperdataan dari PT Sendawar Jaya. Gugatan keperdataan, dikalahkan kita. Artinya uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sendawar Jaya. Sehingga kita prosesnya berlangsung di Pengadilan Tinggi, karena ada upaya hukum, ternyata mereka dikalahkan.

Setelah dimenangkan Pengadilan Tinggi, Kejagung meneliti sejumlah berkas dalam gugatan itu. Kejagung saat itu menemukan dokumen palsu sehingga seseorang bernama Thomas ditetapkan tersangka dan kini sudah diadili. Kejagung kemudian menjelaskan proses lelang saham yang diduga janggal oleh KSST.

“Kemudian saya jelaskan juga proses lelangnya, bahwa proses lelangan PT GBU ini dilakukan penilaian oleh 3 aprisel. Pertama, yaitu terkait dengan aset atau bangunan alat berat yang melekat di PT GBU dengan nilai kurang lebih Rp 9 miliar. Kemudian ada juga perhitungan oleh aprisal yang kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai Rp 3,4 triliun. Dari hasil dua tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama tetapi satu pun tidak ada yang menawar, jadi kalau dibilang ada kerugian Rp 9 triliun, dimana kerugian Rp 9 triliunnya? Rp 3,4 triliun yang kita tawarkan tidak ada yang menawar ditambah dengan Rp 9 miliar, yang laku cuma yang Rp 9 miliar,” ungkap Ketut Sumedana

Karena tidak ada penawaran dalam lelang itu, Kejagung membuka proses lelang kedua.

“Karena tidak ada yang menawar, maka dibuka proses pelelangan kedua dengan melakukan foto appraisal. Yang kedua Ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batu bara pada saat itu. Sehingga kita memperoleh nilai Rp 1,9 triliun. Itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan. Kenapa ada dengan jaminan? Karena di dalam PT GBU itu ada piutang. Ada utang dari perusahaan lain, kurang lebih USD 1 juta, kalau dihitung pada saat itu kurang lebih Rp 1,1 triliun,” jelasnya.

Ketut mengatakan pada proses lelang kedua, ada seseorang yang menawar. Orang tersebut ditetapkan jadi pemenang. Kejagung mengatakan alasan proses lelang cepat karena Kejagung mengaku mengejar pemasukan kas negara.

“Karena satu orang yang menawar maka kita tetapkan sebagai pemenang. Kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelelangan? Perlu teman-teman media ketahui. Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara, untuk membayar para pemegang polis dan trainee,” jelasnya.

Setelah proses lelang selesai. Uang hasil lelang diserahkan seluruhnya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasan diserahkan ke Kemenkeu adalah untuk menghindari proses hukum karena PT GBU disebut komplikatif.

“Begitu proses pelayanan selesai, semua uang kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk dalam rangka tadi. Proses pembayaran kepada pemegang polis dan premi yang sedang berjalan. Kedua, menghindari proses hukum, karena ini komplikatif PT GBU ini, banyak gugatan, banyak permasalahan. Dan menghindari fluktuasi harga saham pada saat itu. Sehingga kita segera melakukan satu proses pelayanan biar negara tidak rugi,” pungkasnya.

Meski begitu, Ketut menghormati laporan yang dibuat KSST. Ketut mengatakan laporan tersebut menjadi koreksi instansi mereka.

“Tapi nggak apa-apa, kita berterima kasih kepada teman-teman yang melaporkan sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ditemukan satu kesalahan,” katanya.

Diketahui, KSST melaporkan Jampidsus Febrie Ardiansyah ke KPK. Pelaporan ini dilakukan dengan dugaan adanya kerugian negara yang timbul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama di Kejagung.

“Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan diterima baik oleh KPK,” kata Koordinator KSST, Ronald di gedung Merah Putih KPK, Senin (27/5/2024).

“Jampidsus, kemudian juga PPA penilaian aset Kejagung, juga kemudian dari DJKN Direktoral Jenderal Kekayaan Negara dan lain-lain,” sambungnya. (Wan)

Bagikan :