IPNews. Jakarta. Perkara Sengketa kerja sama pelaksanaan proyek Gedung DPRD Kota Bekasi antara Ir. Arief Ismunandar dan Dalbir Raj Singh masih berlanjut melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 899/Pdt.G/ 2025/PN Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2026 telah menyatakan Dalbir Raj Singh melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tertanggal 22 Agustus 2024.
Dalam putusan tersebut, Dalbir dihukum membayar kewajiban pokok sebesar Rp.48.827.121,- dan bagian keuntungan proyek sebesar Rp.219.921.480,- kepada Arief Ismunandar.
Meski sebagian tuntutannya dikabulkan, Arief Ismunandar melalui kuasa hukumnya Nurul Huda S.H., tetap mengajukan upaya hukum banding karena menilai besarnya kewajiban pokok yang ditetapkan belum sesuai dengan perhitungan dan pembuktian yang diajukan dalam persidangan.
Nurul Huda, menjelaskan bahwa kliennya menginginkan pemeriksaan kembali terhadap persoalan tersebut agar diperoleh putusan yang mencerminkan fakta hukum secara menyeluruh.
“Pengajuan banding ini bukan semata-mata persoalan perbedaan nominal pembayaran, tetapi menyangkut bagaimana suatu kewajiban hukum dinilai berdasarkan perjanjian, fakta pelaksanaan pekerjaan, dan alat bukti yang telah diajukan. Kami berharap seluruh aspek tersebut memperoleh pertimbangan yang utuh dan berimbang pada tingkat banding,” ujar Nurul Huda, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya dalam Memori Banding yang telah diajukan, pihak Arief tetap mempertahankan tuntutan kewajiban pokok sebesar Rp.707.793.831,- berdasarkan perhitungan pembiayaan dan rekonsiliasi yang menjadi dasar gugatannya.
Sementara itu, Dalbir Raj Singh juga menempuh upaya hukum banding atas putusan yang sama. Dengan demikian, proses hukum saat ini masih berjalan dan kedua pihak memiliki kesempatan mempertahankan argumentasi hukumnya masing-masing.
Nurul Huda menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berlangsung serta berharap proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta dapat berjalan secara independen dan profesional.
“Kami percaya bahwa pengadilan merupakan tempat terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Karena itu, kami berharap Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa perkara ini dengan penuh kecermatan, menjaga independensi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi mengenai proses penegakan hukum merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Pada prinsipnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan suatu perkara yang menjadi perhatian publik. Namun, penilaian dan keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan hukum dan alat bukti. Kami menghormati kewenangan tersebut,” tambahnya.
Pihak Arief berharap pemeriksaan banding dapat memberikan kepastian hukum terhadap sengketa kerja sama yang telah berlangsung tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, saat ini perkara masih berada dalam proses banding dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi: Pemberitaan ini terbuka untuk dilengkapi dengan tanggapan para pihak terkait maupun kuasa hukumnya. (Her)
