IPNews. Jakarta. Pengembangan Sabang dinyatakan sebagai salah satu kunci penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor BBM, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, untuk memastikan pengembangan Sabang dapat dilakukan, pemerintah daerah Aceh harus memastikan adanya infrastruktur, ekosistem, SDM, dan suplai energi yang memadai untuk menopang semua aktivitas perekonomian.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal menyampaikan secara geopolitik, Sabang posisinya lebih “depan” dari Singapura untuk Selat Malaka.
“Tapi keunggulan lokasi saja tidak cukup kalau infrastruktur dan ekosistemnya belum jadi. Termasuk juga, harus dipastikan kecukupan energi untuk mendukung infrastruktur yang ada,” kata Jose pada awak media.
Ia menjelaskan, jika ditinjau secara geografis, Sabang memiliki banyak kelebihan dibandingkan Singapura. Seperti posisi Sabang yang tepat di ujung Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Berbeda dengan Singapura yang lebih masuk ke dalam Selat, sekitar 50 kilometer. Ditambah, perairan Sabang memiliki kedalaman 20 hingga 40 meter yang memungkinkan kapal 300 ribu DWT bersandar tanpa harus melakukan pengerukan secara berkala.
“Namun, Singapura memiliki aturan yang stabil, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, yang memberikan kepastian hukum dan risiko yang kecil. Ini lah yang belum dimiliki oleh Sabang. Selain itu, Sabang pun belum memiliki industri keuangan, fasilitas penunjang pelabuhan, dan SDM,” ujarnya.
Jose menegaskan, Sabang tak perlu meniru Singapura, untuk berkembang menjadi salah satu hub industri skala dunia. Tapi yang perlu dilakukan adalah memastikan apa yang belun disediakan Singapura, tersedia di Sabang.
“Sabang harus melakukan spesialisasi. Jangan lawan Singapura head-to-head. Ambil ceruk pasar, yang tidak dimiliki oleh Singapura. Jangan mimpi jadi Singapura, tapi jadilah pelengkap Singapura. Targetnya, dalam 5 atau 10 tahun mendatang, Sabang sudah mampu mengambil sekitar 20 persen dari trafik Singapura,” ujarnya lagi.
Misalnya, Sabang bisa menjadi lokasi bunker dan logistik kapal perikanan. Menurut data, setidaknya ada 3.000 kapal ikan asing lewat Selat Malaka. Dengan harga mahal dan ketatnya Singapura, maka Sabang bisa jadi “SPBU” dan pasar mereka.
Atau, Sabang bisa menjadi hub kapal pesiar halal, dimana para wisatawan Timur Tengah yang menginginkan kapal pesiar yang menerapkan kebijakan non alkohol, makanan halal, dan ketersediaan masjid.
“Sabang juga bisa menjadi lokasi transshipment semen, batu bara, hingga CPO. Karena ada komoditas curah India-Bangladesh-Afrika yang tidak butuh kecepatan Singapura tapi butuh biaya murah. Selain itu, Sabang juga bisa menjadi pangkalan militer dan SAR untuk Selat Malaka. Indonesia bisa membangun kerjasama keamanan dengan India, Australia, UEA untuk naval base,” kata Jose.
Namun, untuk memastikan para investor mau datang ke Sabang, ia menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya beberapa hal.
Pertama, kepastian hukum BPKS 30 tahun, dengan membuat UU khusus untuk Sabang, seperti halnya di Batam.
“Tidak boleh aturannya diubah tiap ganti bupati atau gubernur. Investor butuh kepastian dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga harus memastikan BPKS, Pemko Sabang, Kemenhub, Pelindo harus berkolaborasi di bawah satu komando,” ungkapnya.
Pemerintah juga harus menyediakan energi listrik dan ketersediaan internet dengan kecepatan tinggi. Ia menyatakan, pelabuhan modern akan menyedot listrik yang besar dan juga internet untuk memastikan praktik digitalisasi lancar. Tanpa itu semua, operasional pelabuhan seperti crane tidak akan jalan.
Untuk suplai listrik, ia menyebutkan salah satu alternatifnya adalah dengan membangun pembangkit tenaga listrik menggunakan geotermal di Sabang atau daerah terdekat dengan Sabang.
“Kenapa geothermal? Karena geotermal di Aceh melimpah. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang ingin melakukan transisi energi, dari energi fosil ke energi terbarukan.
Sebenarnya, pemerintah melalui Pertamina telah diberikan amanah untuk mengembangkan geothermal Seulawah sejak 15 tahun lalu, tapi tak juga dikerjakan. Jadi kalau sekarang kita minta, harusnya kan sudah ada studi dan kajiannya,” kata Jose lebih lanjut.
Ia menegaskan, jika pemerintah dengan serius mengembangkan Sabang seperti halnya Jurong Port Singapore, maka dalam 10 tahun kedepan, Indonesia akan bertumbuh perekonomiannya, sekaligus akan mengurangi impor minyak mentah dari Singapura.
“Kalau kita analogikan, Sabang itu tanah di pinggir jalan tol paling ramai di dunia. Tapi kalau tidak ada SPBU, restoran, pabrik, dan masih ada preman yang memalak, mobil mewah pun memilih lewat jalan lain,” pungkas Jose. (Red)
