Humas MA, Jakarta (foto/6/1)
IPNews. Jakarta. Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya refleksi untuk memperbaiki diri dalam menghadapi tantangan tahun 2026 pada kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Ditjen Badilmiltun MA RI.
Mengawali Tahun 2026, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi secara daring pada Selasa (6/1).
Acara ini dipimpin langsung oleh Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badilmiltun dan diikuti oleh seluruh personil peradilan militer dan tata usaha negara di seluruh Indonesia melalui platform pertemuan virtual.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak turut menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi aktif dalam agenda tersebut.
Kegiatan di lingkungan PTUN Pontianak ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh jajaran staf.
Seluruh personel mengikuti rangkaian pembinaan dengan seksama yang dipusatkan di ruangan Media Center guna menyerap arahan kebijakan strategis dari pimpinan pusat.
Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya momen awal tahun sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi mendalam terhadap capaian di tahun sebelumnya.
Turut pula disampaikan pembelajaran dari kesalahan masa lalu harus menjadi bekal berharga untuk memperbaiki diri dalam menghadapi tantangan di tahun 2026.
“Melihat kembali tahun lalu adalah kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai, apa yang belum, serta apa yang masih bisa diperbaiki.” jelas Dirjen Badilmiltun.
Fokus pembinaan kali ini mencakup penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta akselerasi transformasi digital di lingkungan peradilan.
Kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian zona integritas dan standarisasi manajemen.
Beberapa satuan kerja (satker) mendapatkan sorotan positif atas keberhasilan mereka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di antaranya adalah PTTUN Makassar dan PTUN Pangkal Pinang.
Selain itu, keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga ditujukan pada satker seperti Dilmil II-09 Bandung, PTUN Yogyakarta, dan PTUN Surabaya.
Dalam hal teknis yudisial, diberikan perhatian khusus pada implementasi e-Litigation (Persidangan Elektronik) dan Kinerja Layanan Eksekusi.
Beberapa kota seperti Jakarta, Makassar, Semarang, Palembang, Serang, Denpasar, Padang, Yogyakarta, dan Pangkal Pinang tercatat sebagai wilayah dengan performa menonjol dalam penerapan sistem tersebut.
Puncak dari kegiatan pembinaan ini adalah peluncuran inovasi teknologi terbaru, yaitu Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun. Inovasi ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar lebih integratif dan transparan.
Dengan mengucapkan kalimat resmi, “Bismillahirrahmanirrahim, Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun saya nyatakan resmi digunakan,” Dirjen Badilmiltun secara simbolis membuka babak baru digitalisasi peradilan.
Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi internal dan mempercepat akses informasi bagi para pencari keadilan.
Menutup rangkaian acara, Dirjen Badilmiltun menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh jajaran.
Beliau berharap agar tahun 2026 membawa keberhasilan yang lebih besar bagi institusi.
“Semoga tahun 2026 semakin sukses, sejahtera, sehat, dan bahagia bagi seluruh personel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,” pungkasnya.
Melalui pembinaan ini, Ditjen Badilmiltun menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi demi mewujudkan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi. (AHF/JP)
