IPNews. Jakarta. Pertama kalinya saya ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kotamadya Jakarta Utara, karena diutus oleh salah satu teman untuk mewakili lembaganya yang mendapatkan undangan langsung dari Wali Kota. Hasilnya memang sesuai dengan prediksi yang sudah banyak diceritakan sebelumnya. Banyak peserta lebih fokus pada hal-hal yang tidak esensial, seperti urusan perabotan, furnitur, dan alat kantor, padahal menggunakan uang rakyat.
Dari hampir semua paparan dan usulan yang diajukan, nampaknya tidak ada yang menyentuh persoalan jiwa dan filosofi. Semua gagasan terkesan sekadar kelas receh, tanpa bobot yang mendalam dan tanpa mempertimbangkan dampak turunannya. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta cenderung hanya memikirkan hal-hal fisik dan materialistis, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas.
Proses Musrembang sendiri terbagi dalam beberapa hari. Pada hari pertama, suasana lebih seremonial dan pidato-pidato cenderung kurang substansial. Pada hari kedua, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan klaster usulan, namun sayangnya, peserta dari kalangan non-pemerintah tidak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Di hari terakhir, peserta dari kalangan non-pemerintah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, namun sayangnya rapat langsung ditutup setelah itu tanpa memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pembangunan Kota Jakarta Utara cenderung kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
Begitulah gambaran dari Musrembang Kota Jakarta Utara kali ini. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar proses partisipatif ini benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Semoga kedepannya, Musrembang dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh warga Kota Jakarta Utara. (red)
