IPNews. Jakarta. Ketua LEMTARI DPW DKI Jakarta, Masuri SH., menjelaskan kaidah kaidah hukum adat istiadat harus tetap dijaga, serta supaya kita pahami bersama, setiap daerah itu pasti punya aturan hukum adatnya masing-masing. Dimanapun daerahnya pasti punya banyak hukum aturan adat.

LEMTARI menggagas itu, mengupayakan bagaimana setiap daerah, memberlakukan kembali kaidah-kaidah adat istiadat yang ada didaerah masing-masing, kita berlakukan kembali, kita pergunakan kembali, kita pakai kembali dengan cara berdayakan kehidupan masyarakat setempat, kata Masuri SH. dalam keteranganya usai menghadiri acara (MUSDATNAS) Musyawarah Adat Nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, di Gedung MPR Jakarta, Senin (20/3/2023), yang dihadiri oleh 30 perwakilan provinsi se-Indonesia. Acara tersebut dipimpin Ketua umum DPP LEMTARI Suhaili Husain Datuk Mudo.

Lebih lanjut dikatakanya, Misalnya DKI Jakarta punya Adatnya Betawi kita punya aturan adat disini, berlakukan dan fungsikan aturan hukum adat Kita. Hai kalian Kalimantan Timur, anda orang Kalimantan Timur pasti punya aturan hukum adat berlakukan fungsikan dan pergunakan aturan hukum adat sebagai jati diri bangsa Indonesia itu orang beradat.

Jadi program Lemtari itu mengupayakan sehingga nanti terbitlah Perdatda-Perdatda setiap daerah. Hukum itu di dunia ini cuma 3 yaitu yang pertama sekali adalah hukum adat, kedua hukum agama, dan yang ketiga hukum negara, terangnya.

Menurut Masuri SH., Hukum adat itu diberlakukan dan difungsikan dan dijalankan oleh para tokoh adat dan para lembaga adat untuk menjalankan aturan hukum adatnya.

Hukum agama dijalankan oleh Kiai-kiai, Ustadz-ustadz, pendeta-pendeta untuk kemaslahatan kaumnya. Dan Hukum negara dijalankan oleh pemerintah untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakatnya.

Jadi hukum pemerintah sudah jelas dijalankan oleh pemerintah, hukum agama sudah jelas dijalankan oleh Imam, Kiai dan Pendeta yang menjalankan hukumnya, tinggal hukum adat seharusnya yang menjalankan hukum adat itu adalah para lembaga-lembaga adat, para tokoh-tokoh adat dan para sesepuh adat. Itu yang akan menjalankan hukum adatnya sesuai dengan adat istiadat didaerahnya masing-masing, ujarnya.

Sangat di sayangkan para lembaga-lembaga adat kita hampir semuanya di Indonesia itu bukan adat yang dia jalankan tapi budaya yang dia besarkan. Maka oleh sebab itu kalau budaya yang kita besarkan terus saya khawatir 5-10 tahun lagi anak cucu kita Tidak lagi mengenal adat dan budayanya sendiri,

Jadi inilah caranya kita mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat akan kita larang dengan aturan adat istiadat yang ada di negeri kita masing-masing.

Saya kasih contoh daerah yang telah memberlakukan aturan hukum adatnya yaitu Bali. Bali kalau dia mau nyepi hari ini, katanya pesawat tidak boleh turun itu tidak turun disana. Itu mereka sudah memberlakukan aturan hukum adat disana.

Hari ini kami mau nyepi katanya listrik mati maka mati listriknya, berapa rugi negara mereka tidak pikirkan berapa rugi negara tetapi memberlakukan hukum adat, tandasnya. (Tim)

Bagikan :