IPNews. Sukoharjo. Transformasi sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam mengawal implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendorong sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur dan penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan, keadilan, serta kepentingan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Implementasi KUHAP Baru di wilayah Solo Raya yang berlangsung di Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026).

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Dr. Dwi Agus Prianto, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan momentum penting dalam transformasi sistem peradilan pidana nasional.

Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan kesiapan seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri hingga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

“Pemberlakuan KUHAP Baru bukan sekadar perubahan prosedur penanganan perkara, melainkan transformasi sistem peradilan pidana nasional. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesamaan pemahaman, kesiapan kelembagaan, serta penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum,” ujar Dwi Agus Prianto.

Dalam evaluasi di Solo Raya, penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi salah satu perkembangan positif yang telah berjalan. Selain itu, koordinasi penyidik dan penuntut umum sebelum penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta pemanfaatan sistem administrasi perkara digital juga menunjukkan kemajuan.
Meski demikian, pelaksanaan KUHAP Baru masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan penafsiran ketentuan, belum optimalnya harmonisasi regulasi internal, keterbatasan integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta kesiapan sarana dan prasarana pidana alternatif menjadi sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan.

Persoalan kapasitas rumah tahanan juga menjadi perhatian. Rutan Kelas I Surakarta tercatat menampung 626 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 298 orang. Kondisi ini memperkuat pentingnya optimalisasi mekanisme keadilan restoratif dan penerapan pidana alternatif sesuai ketentuan hukum.

Dwi Agus menyatakan, praktik koordinasi yang telah berjalan baik di wilayah Solo Raya perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman bersama agar penerapan KUHAP Baru tidak menimbulkan perbedaan pelaksanaan antarlembaga.

“Kami melihat adanya perkembangan positif dalam koordinasi penegakan hukum di wilayah Solo Raya. Namun, praktik yang telah berjalan baik perlu terus diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman bersama agar implementasi KUHAP Baru dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam akan mengonsolidasikan hasil evaluasi untuk mendorong penyelarasan regulasi, penguatan integrasi SPPT-TI, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi hukum secara berkelanjutan.
Kemenko Polkam berharap implementasi KUHAP Baru dapat menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan masyarakat melalui sinergi seluruh aparat penegak hukum. (Red)