IPNews. Malang. Peta wacana kepemimpinan nasional mulai dibaca melalui pendekatan geopolitik dan keseimbangan representasi wilayah. Dalam kajian Mubarok Institute, mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014, Dr. H. Marzuki Alie, dinilai memiliki sejumlah modal untuk masuk dalam konfigurasi calon wakil presiden (cawapres), khususnya sebagai representasi kawasan Sumatera atau poros Sriwijaya. Analisis tersebut tertuang dalam kajian bertajuk “Menyatukan Nusantara di Istana: Analisis Politik Trah Mataram dan Trah Sriwijaya” yang dipublikasikan Chairman dan CEO Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Kajian itu menawarkan perspektif bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan keseimbangan geografis, kultural, dan institusional antara Jawa dan luar Jawa. Dalam kerangka tersebut, Presiden Prabowo Subianto dipandang merepresentasikan poros Mataram,
sedangkan figur pendamping dari Sumatera dinilai dapat memperkuat representasi kawasan luar Jawa.

Nama Marzuki Alie kemudian muncul sebagai salah satu figur yang dinilai relevan dengan konstruksi tersebut.
Lahir dan berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Marzuki memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik nasional.

Pengalamannya memimpin DPR RI selama periode 2009–2014 menjadi salah satu modal yang diperhitungkan dalam analisis tersebut. Selain pengalaman kelembagaan, kapasitas akademik dan manajerial serta kedekatannya dengan jaringan Nahdliyin di Sumatera Selatan dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara kekuatan sosial keagamaan di daerah dan pusat pemerintahan nasional.

Di tengah berkembangnya analisis politik tersebut, Marzuki Alie melakukan silaturahmi dengan Ketua PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).

Pertemuan itu tidak secara khusus diarahkan pada pembahasan pencalonan politik. Gus Kikin justru menekankan pentingnya memperkuat kapasitas organisasi NU dalam memasuki abad kedua, terutama melalui optimalisasi aset dan pengembangan ekonomi umat.

“Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi membahas seputar penguatan NU yang usianya sudah abad kedua ini. NU punya aset yang besar luar biasa. Sekarang ini ekonominya sudah dijelaskan, namun kenyataan masih berjalan terus dan tidak ada kekurangan,” kata Gus Kikin.

Ia menegaskan, NU harus tetap menjadi organisasi yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, organisasi tidak boleh terjebak dalam dukungan politik elektoral yang berpotensi memecah persatuan warga.

“NU tidak ke situ. NU ini bagaimana membangun kebersamaan. Jadi urusan-urusan politik kita menjaga agar tidak sampai jadi perpecahan. Karena kalau kita mendukung seseorang, ada potensi pecah dengan pihak yang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Marzuki Alie menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak harus bergantung pada jabatan politik. Menurutnya, kepentingan masyarakat luas harus menjadi orientasi utama dalam setiap aktivitas pengabdian.

“Kita fokus berpikir pada kepentingan orang banyak. Tidak akan selesai kalau mengurusi orang banyak. Kalau jabatan tiga tahun selesai, sudah itu mau apa? Kalau pengabdian ini tidak ada akhirnya, sejak dulu saya lakukan,” ujarnya.

Munculnya nama Marzuki Alie dalam kajian geopolitik Mataram–Sriwijaya menambah perspektif baru dalam pembacaan konfigurasi kepemimpinan nasional. Namun, analisis tersebut masih merupakan pandangan lembaga kajian dan belum menjadi keputusan pencalonan resmi.

Di sisi lain, sikap Gus Kikin mempertegas bahwa PBNU lebih mengutamakan penguatan ekonomi umat, kesinambungan organisasi, dan persatuan kebangsaan daripada terlibat dalam kontestasi dukungan terhadap kandidat politik tertentu. (Tim)