IPNews. Jakarta. Sidang lanjutan Perkara
Joni Kalwani dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (20/11/2026), kali ini hadirkan saksi Vijay Mulani alias Jay Maulana.
Vijay menilai tindakan terdakwa Joni Kalwani menyebarluaskan dokumen melalui grup WhatsApp Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) sebagai langkah positif demi keterbukaan informasi organisasi. Namun, penilaian tersebuan dipertanyakan
ketua majelis hakim, apa dasar hukum yang digunakan saksi untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar aturan, Vijay tidak dapat memberikan penjelasan hukum secara spesifik.
Menurut Vijay penyebaran dokumen oleh Joni merupakan bagian dari upaya edukasi dan transparansi kepada anggota. Bahwa anggota perkumpulan berhak mengetahui informasi mengenai sejarah organisasi, perkembangan sekolah, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
Hakim bahkan kembali menguji argumentasi saksi, mengingat persoalan penyebaran dokumen tersebut telah menjadi perkara yang diperiksa di pengadilan.
Perdebatan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam perkara ini, yakni batas antara hak anggota memperoleh informasi organisasi dan kewenangan menyebarluaskan dokumen kepada pihak lain.
Akui Tidak Mengetahui Seluruh Aktivitas Yayasan
Dalam keterangannya, Vijay mengakui dirinya merupakan salah satu admin grup WhatsApp PGSL.
Ia menjelaskan, grup tersebut dibentuk untuk memperbaiki komunikasi antaranggota, menampung aspirasi, serta menyampaikan informasi mengenai perkembangan perkumpulan dan sekolah.
Sebelumnya anggota tidak memperoleh informasi secara maksimal mengenai sejarah pendirian sekolah, perkembangan organisasi, pertambahan jumlah murid, hingga pengelolaan aset. “Karena itu, grup WhatsApp dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi dan edukasi. Ia juga menyebut penyampaian informasi kegiatan perkumpulan dan sekolah pernah dilakukan secara berkala, termasuk setiap tiga bulan. katanya.
Meski demikian, Vijay mengakui tidak mengetahui secara langsung seluruh aktivitas yayasan sehari-hari. Pengetahuannya mengenai sejumlah persoalan lebih banyak bersumber dari dokumen yang pernah dilihat dan dipelajarinya.
Pengakuan tersebut menjadi penting karena saksi turut memberikan penilaian terhadap tindakan Joni dalam menyebarluaskan dokumen melalui grup WhatsApp.
Hakim Pertanyakan Dasar Penilaian Saksi
Ketika majelis hakim meminta pendapat mengenai tindakan terdakwa, Vijay menyebut penyebaran dokumen tersebut sebagai tindakan positif karena menurut pemahamannya tidak melanggar hukum.
Namun, hakim mempertanyakan bagaimana saksi dapat memastikan tindakan tersebut tidak melanggar aturan, sementara persoalannya telah masuk ke ranah persidangan.
Hakim juga menyinggung munculnya reaksi negatif berupa cibiran dan makian setelah dokumen tersebut diunggah.
Meski demikian, Vijay tetap mempertahankan pandangannya bahwa tindakan terdakwa merupakan bagian dari upaya membuka informasi kepada anggota.
Dalam konteks pembuktian perkara, alasan transparansi tersebut belum serta-merta menjawab persoalan mengenai status dokumen, kewenangan mengakses, serta ketentuan hukum yang mengatur penyebarannya.
Persoalan AJB dan Kepemilikan Aset Sekolah
Persidangan juga mengungkap keterangan Vijay mengenai dokumen akta jual beli (AJB) dan sejarah kepemilikan aset sekolah yang berkaitan dengan PGSL.
Berdasarkan dokumen yang pernah dipelajarinya, saksi menyebut terdapat dugaan aset yang dibeli menggunakan dana yayasan atau perkumpulan, tetapi kemudian tercatat atas nama pribadi dan dijual kembali kepada yayasan.
Menurut Vijay, informasi tersebut perlu diketahui anggota karena berkaitan dengan sejarah kepemilikan dan pengelolaan aset organisasi.
Ia juga berpandangan dokumen yang dibagikan Joni bukan merupakan dokumen pribadi, melainkan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan perkumpulan.
Akan tetapi, saat ditanya mengenai asal-usul dokumen yang disebarluaskan terdakwa, Vijay mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana Joni memperolehnya.
Dengan demikian, persoalan mengenai sumber dokumen, proses perolehannya, serta kewenangan penyebarannya masih menjadi bagian yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.
Saksi Sebut Angka Rp16,6 Miliar dan Rp200 Miliar
Selain persoalan dokumen dan aset, Vijay juga menyinggung pengelolaan keuangan yayasan.
Ia menyebut adanya audit keuangan tahun 2024 yang melibatkan kantor akuntan publik. Berdasarkan pengetahuannya, audit tersebut disebut menemukan angka kerugian yang harus dipertanggungjawabkan sekitar Rp16,6 miliar.
Saksi juga menyampaikan angka sekitar Rp200 miliar yang menurut keterangannya belum diketahui secara jelas keberadaannya.
Vijay mengatakan sejumlah anggota sebelumnya telah meminta agar persoalan keuangan tersebut diselesaikan dan dana yang dipermasalahkan dikembalikan.
Ia turut menyebut adanya beberapa laporan yang telah dibuat, dengan sebagian di antaranya masih dalam proses penanganan.
Namun, angka-angka tersebut masih merupakan keterangan saksi yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen audit, bukti transaksi, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Vijay Tercatat sebagai Salah Satu Pelapor di Bareskrim
Fakta lain yang terungkap, Vijay Mulani alias Jay Maulana tercatat sebagai salah satu dari lima prinsipal pelapor dalam laporan polisi tertanggal 9 Desember 2024.
Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Hartono Tanuwidjaja dengan nomor STTL No. 437/XII/2024/SKPT/BARESKRIM POLRI.
Adapun laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Para pelapor meminta Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi dari kepengurusan lama maupun baru PGSL untuk menelusuri dugaan pelanggaran hukum yang disebut berlangsung selama kurang lebih 27 tahun.
Posisi Vijay sebagai salah satu pelapor sekaligus saksi dalam perkara Joni Kalwani menjadi konteks yang turut mewarnai pemeriksaan di persidangan.
Keterangan saksi mengenai transparansi, dokumen, dan pengelolaan aset organisasi selanjutnya perlu dinilai bersama alat bukti lain agar duduk perkara dapat terungkap secara menyeluruh.
Nama Vijay Pernah Muncul dalam Pemberitaan Kasus Sang Pengantin
Dalam penelusuran rekam pemberitaan lama, nama Vijay Mulani juga pernah muncul dalam kasus yang dikenal dengan sebutan “Sang Pengantin”.
Dalam pemberitaan tersebut, Vijay disebut bersama Hares Manwani dan Ashok Punjabi sebagai tiga orang yang dijuluki “Sang Pengantin”.
Ketiganya diberitakan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian setelah beberapa bulan menjadi buronan. Mereka dikaitkan dengan perkara dugaan kejahatan asuransi yang melibatkan uang pertanggungan sebesar US$2,5 juta pada tiga perusahaan asuransi, yakni New Hampshire, Nasuha, dan Vita Life di Singapura.
Pemberitaan lama itu juga mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan kejahatan yang membahayakan sejumlah orang serta percobaan pembunuhan terhadap Sukir.
Meski demikian, perkara tersebut merupakan peristiwa hukum berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan Vijay dalam dugaan pelanggaran hukum pada perkara PGSL saat ini.
Sidang Joni Kalwani Berlanjut 4 Desember
Sementara itu, Joni Kalwani diketahui tidak ditahan dan tetap mengikuti proses persidangan.
Kondisi tersebut tidak menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Penilaian terhadap perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh alat bukti dan keterangan saksi diperiksa.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 4 Desember 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Her)

