IPNews. Jakarta. Sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis lepas korporasi dalam pengurusan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025), menghadirkan saksi Wahyu Gunawan yang juga sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.
Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengaku mendapat 150.000 dolar AS sebagai perantara pengurusan perkara ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Hal itu diakuinya saat diperiksa sebagai saksi.
Wahyu Gunawan bersaksi untuk terdakwa eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, tiga mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin.
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Efendi, Wahyu Gunawan mengatakan mengenai dengan pengurusan perkara korporasi migor (minyak goreng) ini ya, dalam hal ini yang saksi sendiri terima ya, kaitannya dengan kepentingan Ariyanto kan untuk perkara korporasi migor ini, saksi sebagai buat menjembatani lah ya. Yang saksi terima sendiri itu, total itu USD 150.000,” tanya jaksa di persidangan.
Kemudian hal itu diakui Wahyu Gunawan.
uang tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadi, liburan keluarga
sewa tanah, bayar sewa rumah,” dan sisanya disita penyidik ada rekening juga, sudah disita juga sama penyidik. Kemudian, ucapnya.
Mengenai soal materi bisa dikabul atau tidak, saksi mengatakan Pak Djumyanto menyampaikan kepada ini harus dipelajari dulu.
Kemudian menurut Wahyu saat direkontruksi di Gedung Bundar terkait uang Rp 60 miliar, Aryanto tidak pernah menyebutkan nilai yang akan diserahkan, itu tidak ada menyerahkan hanya satu koper. ujarnya.
Selanjutnya Penasehat Hukum mendalami pertanyaan JPU, bahwa saja prinsifnya itu ada perbuatanya, mau bagaimanapun ini ada perbuatanya, sekarang ini yang benar sajalah,
Apalagi dikarenakan klien kami telah mengakui perbuatan itu dan kita tidak mau berdalih kemana-mana, ujarnya kepada saksi Wahyu Gunawan seraya toh akan dihukum, apalagi mengenai angka didalam amplop coklat yang ditali itu kami hanya mau kebenaran saja, pungkasnya.
Kasus suap hakim ini berawal dari tiga korporasi besar yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 17,7 triliun dalam kasus persetujuan ekspor CPO atau minyak goreng.
PT Wilmar Group dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619,- Permata Hijau Group dituntut membayar uang pengganti Rp 937.558.181.691,26,- dan Musim Mas Group dituntut membayar uang pengganti Rp 4.890.938.943.794,1,-
Suap itu kepada majelis hakim yang terdiri dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin justru memutus 3 terdakwa korporasi dengan vonis lepas atau ontslag pada Maret 2025. dengan putusan itu Kejagung langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Her)
