IPNews. Jakarta. Dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi polemik terkait Data Desil, Anggota DPRD DKI Jakarta minta Data Desil tersebut dikembalikan ke asal yakni Pemda termasuk Pemprov DKI Jakarta.
Data Desil menjadi polemik dikalangan masyarakat. Pasalnya tidak sedikit data yang tidak sesuai, melainkan justru menempatkan keluarga kurang mampu pada kelompok berpenghasilan tinggi, hal itu menjadi penghalang anak-anak dari kalangan menengah ke bawah melanjutkan pendidikan.
Emir salah seorang warga mempertanyakan mengenai Data Desil yang tercantum dalam Data Terpadu Kementrian Sosial (DTKS), diduga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, ada warga yang katagori hidupnya susah, namun Desil ada di DTKS 7, Artinya tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan langsung kepada H.Abdul Aziz S.kom, M.si, Anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Fraksi PKS, dalam Dialog Terbuka saat melaksanakan kegiatan Reses ke 1 Tahun 2026 – 2027. Kegiatan tersebut di wilayah padat penduduk, RT 009/RW 02, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Selasa (17/11/2026).
Tema, “Serap Aspirasi” para warga menyampaikan aspirasinya salah satunya terkait lambatnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pendidikan terhalang karena data Desil tersebut. “Data mereka tercatat di Desil tinggi, padahal kami tahu kondisi mereka tidak mampu. Harapan mereka pupus begitu saja,” ungkap Emir
Desil adalah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi atau posisi relatif keluarga (dari yang paling rendah/miskin hingga yang paling tinggi/sejahtera).
Menjawab aspirasi warga, Abdul Azis mengatakan, akar persoalan terletak pada sumber data dari Dinas Sosial yang menghasilkan pengelompokan Desil tidak sama. Seseorang yang secara nyata kurang mampu dapat tercatat berada di desil menengah ke atas, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat penerima bantuan.
“Data yang saling bertabrakan ini harus dihentikan. Hanya satu lembaga yang menentukan, berdasarkan survei yang dilakukan langsung ke lapangan,” tegas Abdul Aziz.
Menurut Azis dulukan penentuan Desil berdasarkan data yang diberikan oleh ketua RT wilayah masing- masing kepada Dinas Sosial melalui Kelurahan, tetapi sekarang Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial meminta Data Desil penduduk seluruh Indonesia melalui Pemda untuk diserahkan kepada Kemensos. Hal itu menyebabkan dari sinilah kerancuan Desil di mulai. ungkapnya.
Dalam polemik ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar persoalan penentuan Desil penduduk dikembalikan lagi ke Pemda, termasuk Pemprov DKI Jakarta.
Abdul Aziz juga menyatakan kami di DPRD DKI Jakarta termasuk Fraksi PKS Komisi 8 DPR-RI, memperjuangkan agar penentuan Desil bisa dikembalikan lagi ke Pemprov DKI Jakarta.
Kami juga memperjuangkan dalam hal pendidikan, agar anak-anak yang memang tidak mampu bisa mendapat pendidikan tanpa terhalang biaya,” pungkasnya.
Dia juga terus memperjuangkan agar penentuan kelayakan penerima bantuan tidak lagi mengandalkan pengelompokan Desil, melainkan berdasarkan data riil warga yang membutuhkan, tanpa membirokrasi perkiraan pendapatan.
Masyarakat Sebagai Pengawas
Dalam penyampaian akhir, Azis mengajak masyarakat menjadi mata dan telinga pengawas jalannya pemerintahan,. “Jika memiliki bukti yang sah, jangan ragu menyampaikannya secara terbuka. Pengawasan dari bawah adalah kunci agar kebijakan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,”ujarnya.
Dalam kegiatan itu terlihat begitu antusias para warga menyambut baik dan memadati kegiata Reses tersebut. “Serap Aspirasi” dari Komisi B ini. Apalagi Anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, memberikan edukasi dan memaparkan hasil dari kinerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi mitra Gubernur DKI Jakarta.
Komisi B Membidangi Perekonomian.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi B memaparkan dalam pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu, berupa bantuan untuk siswa dari Pemprov DKI Jakarta, yang telah memenuhi persyaratan menjadi penerima manfaat, saat ini meningkat bagi penerima tersebut dari Rp500.000,- jadi Rp700.000,- (Emr)

